Mengapa bencana bisa terjadi? Apakah ia takdir atau hasil konstruksi dari ketidakbecusan para pihak? Siapa sesungguhnya pihak yang paling bertanggungjawab? Adakah solusi jangka panjang yang bisa ditawarkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi tema diskusi yang digelar Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FUDA) UIN Kediri pada Senin, 09 Februari 2026 kemarin. Forum bertajuk “Belajar dari Bencana: dari Takdir ke Resiko, dari Tradisi ke Mitigasi” ini menghadirkan Dr. Trimurti Ningtyas, M.KP. dan Dr. Fuad Faizi, M.A. sebagai pemantik diskusi. Keduanya merupakan dosen Prodi Sosiologi Agama FUDA UIN Kediri.
Pada kesempatan pertama, Trimurti Ningtyas menjelaskan bahwa dalam perspektif modern bencana tidak lagi dianggap sebagai takdir yang bersifat fatalistik. Modernitas, dengan segenap kemajuan sains dan teknologinya, menempatkan bencana sebagai hasil interaksi yang kompleks antara beragam faktor. Interaksi antara bahaya alamiah, kerentanan sosial-ekonomi, dan kapasitas masyarakat untuk merespons. Menurutnya, cara pandang ini mendorong langkah-langkah mitigasi yang terencana. Sehingga fenomena alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan seterusnya tidak sampai menjadi bencana. Atau kalaupun terjadi bencana, dampaknya bisa diantisipasi sehingga mencegah korban dan kerugian yang meluas.
“Tetapi pendekatan itu bukan tanpa kelemahan. Sains modern sering ahistoris dan akultural, mengabaikan kearifan lokal masyarakat, dalam bentuk agama dan tradisi, yang demikian kaya. Akibatnya, praktik mitigasi dan penanganan bencana sering tidak efektif karena miskomunikasi dan kurangnya koordinasi,” ujar doktor jebolan Undip Semarang tersebut. Tidak ada satu aktor yang memiliki seluruh sumber daya, pengetahuan, dan legitimasi untuk mengelola semua dimensi tersebut sendirian. “Mitigasi menuntut kolaborasi lintas sektor dan lintas pengetahuan, karena negara bukan satu-satunya pihak yang harus hadir,” tandasnya lebih jauh.
Dalam kesempatan berikutnya, Fuad Faizi mengkritik cara pandang modernitas yang menurutnya bersifat teknokratik. “Selama ini narasi tentang bencana, terutama yang dimotori negara, selalu soal mitigasi, resiliensi, siaga bencana, tanggap bencana, dan lain-lain. Seluruh narasi tersebut adalah konstruksi negara melalui sains modern untuk memisahkan bencana dari masalah politik. Padahal itulah hulu persoalan yang sebenarnya. “Bencana adalah akibat yang sengaja diciptakan oleh sekelompok aktor, negara dan kapital, demi akumulasi keuntungan tanpa batas bagi sekelompok elit,” ungkapnya lebih jauh.
Di hadapan sekitar 30-an peserta diskusi, Faizi memaparkan bahwa bencana adalah sesuatu yang “diproduksi” secara sadar oleh modernitas (industrialisasi), yang kemudian difasilitasi oleh negara, sains & teknologi modern. Negara justru seringkali melindungi atau malah mengambil keuntungan dari pihak-pihak korporasi yang sebenarnya menjadi sumber malapetaka.
Menurut Faizi, banjir bandang misalnya, bukan karena curah hujan yang tak lazim, tapi karena hulu sungai kita telah dikapling oleh korporasi-korporasi besar yang dilindungi oleh stempel resmi negara. Ini adalah kolusi yang mematikan. Sebab itu, menyitir James W. Moore (2016), Faizi menolak cara pandang atau pendekatan Anthropocene yang menyalahkan seluruh umat manusia secara umum atas krisis ekologi (bencana). Ia mengusulkan istilah Capitalocene. Baginya, krisis iklim saat ini bukan disebabkan oleh aktivitas manusia secara biologis, melainkan oleh logika akumulasi modal (kapitalisme).
Karena itu, menutup presentasinya Faizi mengusulkan solusi atas bencana bukan emergency responses yang bersifat sementara dan bukan rekayasa teknis, seperti tanggul beton, pompa air, bendungan, dan lain-lain. Akan tetapi perubahan atas ketidakadilan yang bersifat struktural dan sistemik.
Dalam sesi tanya jawab, diskusi berlangsung lebih ‘panas’. Salah seorang peserta, Dr. Qomarul Huda menanggapi bahwa dua pembicara berada di dua sisi yang berbeda. Satu di wilayah akademis-teknokratis, yang satunya di sisi analisis kritis-dekonstruktif. Tapi bukan berarti keduanya tidak bisa ketemu. Justru disitulah letak potensinya. Kampus sebagai ruang epistemik yang mempertemukan berbagai pandangan.
Sedangkan Prof. Dimyati Huda, yang juga menjadi salah satu peserta, mengapresiasi diskusi yang berlangsung. Menurutnya, diskusi yang sudah ada sejak tahun 2024 ini patut diapresiasi. Jangan sampai kampus hanya sibuk masalah administrasi. Pergulatan dan benturan pemikiran yang terjadi adalah tanda bahwa deretan gedung ini adalah kampus. Bukan kantor kelurahan, kantor pos, atau KUA. “Tetapi akan lebih menarik kalau hasil diskusi menjadi rekomendasi yang dibaca oleh pengambil kebijakan seperti presiden, menteri, dan lain-lain,” ujarnya.
Zuhri Humaidi
Dosen AFI FUDA UIN Syekh Wasil Kediri
